Akhir Tahun ke Maluku Utara, Kemendagri Dorong Realisasi APBD-Penanganan Inflasi

Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni (tengah) bersama jajaran Ditjen Keuda Kemendagri datang langsung ke Maluku Utara pada 22 Desember lalu. Foto: Dok. Kemendagri

Pada penghujung 2022, Kemendagri turun langsung ke daerah melakukan monitoring evaluasi (monev), asistensi realisasi APBD, serta penanganan inflasi di Maluku Utara.

Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu daerah dengan realisasi realisasi APBD terendah dan inflasi daerah paling rendah di Indonesia.

Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni bersama jajaran Ditjen Keuda Kemendagri datang langsung ke Maluku Utara pada 22 Desember lalu.

Sementara sejumlah jajaran pemda di Maluku Utara juga turut hadir, Bupati Halmahera Barat James Uang, Wakil Bupati Halmahera Barat Djufri Muhamad, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Halmahera Barat Chuzaemah Djauhar, hingga Wakil Ketua DPRD Halmahera Barat Robinson Missy.

Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni datang langsung ke Maluku Utara pada 22 Desember lalu. Foto: Dok. Kemendagri

Dirjen Kemendagri Agus Fatoni menjelaskan, pentingnya sosialisasi dan pemahaman pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sebagaimana amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2022.

"Tujuan sosialisasi ini untuk meningkatkan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah," jelas Fatoni.

Dalam sambutannya, Fatoni juga menjelaskan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan penanganan inflasi harus sama dengan mekanisme pandemi COVID-19.

"Dan peningkatan kapasitas di bidang pengelolaan keuangan daerah harus lebih fokus, sehingga kalau semua itu dilakukan, maka tata kelola keuangan akan semakin baik dan itu merupakan salah satu kunci untuk menuju sukses,” jelas Fatoni.

Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni (tengah) bersama jajaran Ditjen Keuda Kemendagri datang langsung ke Maluku Utara pada 22 Desember lalu. Foto: Dok. Kemendagri

Fatoni menegaskan pentingnya tata kelola keuangan daerah baik dari segi pendapatan maupun belanja, termasuk administrasi laporan pertanggung jawaban dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

"Kalau tidak benar pertanggungjawabannya ya bisa jadi problem kalau tidak tepat sasaran juga bisa jadi problem pula,” tutur Fatoni.

Fatoni pada kegiatan tersebut menguraikan realisasi APBD tingkat nasional maupun tingkat Maluku Utara. Selain itu, juga dijelaskan strategi mengatasi rendahnya realisasi APBD, penanganan inflasi, dan arah kebijakan penyusunan APBD 2023.